[Download PDF STABILITAS Tsunami Dana Pensiun California]
oleh Jennie M. Xue
Negara bagian California adalah kekuatan ekonomi ke–8 di dunia dibandingkan dengan negara, walaupun ia adalah negara bagian. Dengan jumlah penduduk 38.8 juta jiwa yang mencakup 12 persen populasi AS, California memiliki segalanya. Dari cuaca yang beraneka ragam, alam hijau terpelihara, universitas-universitas terbaik, pusat seni dan perfilman Hollywood, pusat teknologi komputer Silicon Valley, pusat industri luar angkasa, dan laboratorium bioteknologi dan robotik, Californialah tempatnya. Bisa dimengerti mengapa negara bagian ini disebut The Golden State di mana impian menjadi nyata.
Menurut World Bank dan International Monetary Fund, GDP California di tahun 2014 mencapai USD 2.31 trilyun melampaui India (2,05 trilyun), Russia (1,86 trilyun), Italia (2,15 trilyun), Australia (1,44 trilyun), dan Korea Selatan (1,42 trilyun). Prestasi luar biasa untuk sebuah negara bagian. Ternyata, prestasi besar juga disertai dengan masalah besar. Mimpi tidak selalu indah, ada juga mimpi buruk.
Kasus tsunami dana pensiun California perlu kita pelajari agar tidak terjadi hal serupa di Indonesia, mengingat 80 persen alokasi anggaran APBN untuk pegawai negeri sipil (PNS).
Dengan luas 423.970 kilometer persegi, California hampir dua kali lipat luas Inggris yang hanya seluas 242.900 kilometer persegi. Di bandingkan dengan negara bagian-negara bagian lainnya, California menduduki ranking ke–4 terburuk dalam hal infrastruktur jalan tol, jalan raya, terowongan, dan jembatan. Bisa dimengerti bahwa berbagai jasa publik di California merupakan sektor yang sangat memakan banyak biaya. Dan ini merupakan ranah PNS.
Tingginya biaya perawatan dan perbaikan infrastruktur dan jasa-jasa publik merupakan “biaya-biaya yang kasat mata.” Ada lagi yang “tidak kasat mata,” yaitu membengkaknya pembiayaan dana pensiun bagi para pegawai negara bagian California (state government employees). Tsunami mortgage yang dimulai tahun 2008 lalu hingga kini masih berkelanjutan di seluruh AS dan gelembung dana pendidikan kini telah mulai pecah sedikit demi sedikit. Tsunami dana pensiun telah mulai terasa dampaknya, namun agak “serba salah” dalam cara mengatasinya.
Besarnya budget dana pensiun PNS California ini telah mengganggu pembiayaan jasa-jasa publik dan infrastruktur yang mempengaruhi kualitas hidup warga negara, para manula, dan generasi muda yang masih memerlukan pendidikan. Bahkan, beberapa kota di California telah menyatakan diri pailit (bankruptcy) karena tidak mampu membiayai dana pensiun PNS California.
Intinya, sumber dana pensiun PNS California berbeda dari sumber dana pensiun perusahaan swasta. Perusahaan swasta biasanya menggunakan konsep 401(K), di mana sebagian dari gaji yang diterima pegawai dikumpulkan dalam satu akun investasi yang berfluktuasi sesuai dengan performance pasar saham dan money market. Setiap individu di AS juga dapat membuka akun dana pensiun di bank yang bernama IRA (individual retirement account) dan Roth IRA (pajak pendapatan dari akun IRA ini dibayarkan kemudian).
Sumber dana pensiun PNS California berbentuk pasti (fixed amount) yang dibayarkan kepada seorang pensiunan sepanjang sisa hidup mereka, terlepas dari performance investasi dana pensiun mereka. Unsur “dana pasti” ini memberatkan para pembayar pajak karena berarti ketika performance investasi rendah, maka alokasi dana perlu dipindahkan atau bahkan aset-aset pemerintah perlu dilikuidasi untuk memenuhi kewajiban ini. Berbeda dengan sumber pembayaran pensiun di kantor-kantor swasta, apalagi yang menggunakan sistem 401(K).
Sekitar USD 1 trilyun perlu dialokasikan untuk membayar dana pensiun PNS California. Selain itu, negara bagian California sendiri memiliki hutang berjalan sebesar USD 340 miliar. Gabungan dua hutang ini luar biasa memberatkan para pembayar pajak.
Untuk mengatasinya, pemerintah Federal AS di tahun 2012 telah mengeluarkan regulasi yang mengatur bahwa terhitung 1 Januari 2014, semua dana pensiun pegawai negeri federal dan negara bagian harus mengikuti metode ketat pengelolaan dana pensiun swasta. Artinya, satu sistem akuntansi bagi semua jenis dana pensiun di seluruh negeri telah diberlakukan.
CALPERS (The California Public Employees’ Retirement System) dan CALSTRS (The California State Teachers’ Retirement System) merupakan dua dana pensiun PNS California yang diwajibkan mengikuti regulasi tersebut. Besar liabilitas belum didanai (unfunded liability) CALPERS mencapai USD 64,6 miliar sedangkan CALSTRS mencapai USD 73,7 miliar. Gabungan berbagai dana pensiun serupa mencapai USD 166,9 miliar unfunded liability.
Di tingkat kota, Los Angeles Department of Water and Power mempunyai unfunded liability sebesar USD 11 miliar. Kota Los Angeles dan Kota San Francisco bahkan mengalokasikan hingga 23 persen budget mereka untuk membiayai pensiun, padahal infrastruktur kota sudah semakin menua dan perbaikan serta perawatan berbagai jalan tol, jembatan, dan terowongan sudah mencapai urgensi tinggi.
Jumlah unfunded liability dari gabungan berbagai instansi di beberapa tingkat pemerintahan mencapai USD 754 miliar di Calfornia, USD 331,6 miliar di Illinois, dan USD 307,9 miliar di New York. Di AS sendiri terdapat 50 negara bagian sehingga total mencapai USD 4,7 trilyun unfunded liability.
Pertanyaannya: mengapa California menanggung USD 1 trilyun unfunded liability padahal 49 negara bagian lainnya hanya menanggung bersama USD 3,7 trilyun?
Faktor serikat buruh PNS California mempunyai bargaining power sangat besar dalam menggolkan “fixed amount” dana pensiun yang diterima. Mereka berhasil memojokkan pemerintah negara bagian, sehingga sumber dana pensiun mereka bukanlah terlimitasi oleh besarnya potongan dari gaji yang pernah mereka terima, namun dari pajak yang dibayarkan kepada negara pada tahun berjalan. Jadi, dengan kata lain, apabila seorang PNS berumur panjang hingga 100 tahun, padahal di usia 60 ia telah pensiun, maka selama 40 tahun ia mendapatkan bayaran pensiun bulanan berasal dari pembayaran pajak oleh masyarakat di masa itu. Seorang PNS mengandalkan dana hasil pajak masa depan. Sangat tidak adil bagi masyarakat, mengingat usia (life expentancy) semakin panjang.
Untuk itu, Gubernur California Jerry Brown melakukan reformasi regulasi dana pensiun PNS California dalam menjalankan regulasi federal. Tujuannya jelas agar pajak di masa depan tidak habis tersedot untuk membayarkan pensiun bulanan para mantan PNS.
Tanggung jawab fiskal merupakan salah satu bentuk “kemelekan” (literacy) yang perlu digalakkan di manapun, termasuk di Amerika Serikat. Sudah waktunya Indonesia belajar dari kasus ini agar anggaran pembayaran bagi pegawai negeri yang mencapai 80 persen dari APBN tidak merugikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sumber dana pensiun perlu sangat transparan dan sebaiknya berasal dari merit dan potongan gaji yang pernah diterima selama bekerja, bukan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Belajar dari pengelolaan dana pensiun swasta yang tidak membayarkan para pembayar pajak dan negara.
No work, no pay. No work, no retirement benefit.
Moral politik yang baik adalah kuncinya. Kemelekan warga akan hak-hak fiskal merupakan watchdog-nya.[]
STABILITAS, Juli 2016
