Select Page

dock-450

Stabilitas Logo

[Download PDF STABILITAS April 2016 AS China dan Miskonsepsi Trans Pacific Partnership]

oleh Jennie M. Xue

Trans Pacific Partnership (TPP) yang ditandatangani 4 Februari 2016 lalu oleh 12 (dua belas) negara Pacific Rim di Auckland, New Zealand merupakan hasil dari kerja keras selama tujuh tahun negosiasi yang merupakan ekspansi dari Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP or P4) yang diprakarsai oleh Brunei, Chile, Selandia Baru, dan Singapura di tahun 2005. Terhitung 2008, anggota bertambah dengan partisipasi Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, AS, dan Vietnam.

Posisi China yang tidak bukan negara anggota TPP merupakan pro dan kontra tersendiri baik bagi China maupun AS. Benarkan AS menandatangani TPP mengingat keterdesakan ekonomi AS atas China dalam neraca perdagangan? Apa saja miskonsepsi-miskonsepsi yang ada? Bagaimana realitas sebenarnya? Bagaimana realitas tersebut menjawab posisi AS terhadap China? Kapan TPP akan mulai diimplementasikan serentak?

Mari kita mulai dengan landasan teori. Argumen dari Teori Klasik Comparative Advantage David Ricardo menunjukkan bahwa negara-negara mendapat keuntungan terbesar dari aktivitas-aktivitas produksi dan ekspor yang paling mereka kuasai. Sedangkan, apa yang kurang dikuasai dapat diimpor dari negara-negara yang lain yang lebih spesialis dalam bidang tersebut.

Dalam perdagangan global, comparative advantage sangat berperan dan negara yang merupakan “momok” bagi banyak negara lainnya adalah China. Defisit perdagangan AS terhadap China di tahun 2015 mencapai USD 534 miliar atau Renminbi 3,47 trilyun. Jadi, dapat dimengerti bahwa AS mempunyai kecenderungan untuk menggunakan berbagai kebijakan perdagangan dalam menghadapi posisi perdagangan dengan China.

Sebagai “retaliasi” negara-negara pengimpor besar produk-produk China, diprakarsai berbagai “aturan main” sehingga monopoli global dapat digeser dari Negara Tirai Bambu tersebut. Kehadiran NAFTA dan TPP merupakan bentuk-bentuknya. Sedangkan TPP sendiri merupakan “sosok” yang penuh miskonsepsi, pro, dan kontra.

Argumen pro penting tentang kehadiran TPP bagi AS adalah eliminasi 18.000 tarif bagi ekspor ke negara-negara peratifikasi. Namun, ini tidak selalu menguntungkan, mengingat AS bukan pengekspor besar dalam lebih dari separuh kategori yang bebas tarif.

Selain itu, implementasi TPP bukan berarti jaminan meningkatkan lapangan kerja bagi AS. Peterson Insitute berargumen bahwa asumsi “AS mengambil keuntungan besar dari TPP” tidak dapat dibuktikan. Bahkan, ada kemungkinan angka pengangguran di AS dapat meningkat.

Jadi, kontra terhadap TPP sangat nyata. Bahkan sosok kandidat presiden dari Partai Demokrat Bernie Sanders yang dikenal dengan ideologi sosialis-demokratnya berpendapat bahwa implementasi TPP merupakan bukti kemenangan Wall Street dan korporasi. TPP memang bukan perjanjian free trade, namun kehadirannya sebagai “pengatur” mempunyai efek tersendiri.

Diperkirakan, jutaan pekerjaan di AS akan menjadi kosong apabila TPP disetujui oleh Kongres. Kekhawatiran ini bersumber dari pengalaman implementasi NAFTA antara AS, Kanada, dan Meksiko di mana 700.000 pekerja AS kehilangan pekerjaan yang 60 persennya dalam bidang manufaktur. Memang TPP bukanlah NAFTA, namun pengalaman ini telah mengukir sejarah bahwa unsur-unsur lain bisa saja membalikkan harapan menjadi momok.

Miskonsepi TPP adalah “free trade agreement.” TPP sering kali diartikan sebagai “free trade agreement,” padahal ini adalah ini tidak benar. Realitasnya, TPP merupakan perjanjian yang mengatur perdagangan (trade) dan relasi investasi yang dilakukan atas nama berbagai lobi bisnis negara-negara bersangkutan.

AS sendiri telah mempunyai free trade agreement dengan berbagai negara dalam NAFTA (North America Free Trade Agreement), sedangkan TPP adalah perjanjian yang mengatur free trade. Dalam pelaksanaannya, provisi-provisi NAFTA akan disesuaikan pelaksanaanya sehingga conflict of interest tidak terjadi. Dalam konteks provisi NAFTA yang lebih liberal, maka NAFTA akan diatur oleh TPP.

Faktanya, TPP sendiri dikhawatirkan akan sangat merestriksi free trade agreement. Selandia Baru, misalnya, tidak puas dengan penangangan perdagangan produk-produk susu (dairy) dengan Kanada dan AS. Sedangkan Australia tidak setuju dengan penanganan produk-produk gula oleh AS dan Meksiko. Berbagai dispute dapat terjadi dan ini diantisipasi.

Ada miskonsepsi TPP memberi kesempatan bagi investor luar negeri untuk mem-bypass peraturan dan kebijakan domestik. Dengan kata lain, ada mitos bahwa TPP mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi daripada peraturan dan kebijakan domestik. Ini tidak tepat.

Realitanya, TPP tidak memberi kekuasaan bagi investor asing untuk mengubah pelaksanaan peraturan dan kebijakan perdagangan negara-negara anggotanya. Jadi, kehadiran TPP sebagai “instrumen pendesak” suatu negara terhadap negara lain merupakan miskonsepsi. Mekanisme TPP tidak merestriksi pemerintah negara anggota untuk mengutamakan kepentingan publik.

Ada lagi miskonsepsi TPP akan merestriksi perkembangan HAKI (hak atas kekayaan intelektual) yang berhubungan dengan industri medis dan farmasi adalah miskonsepsi. Tampaknya hal ini tidak perlu ditakuti oleh pemain industri medis dan farmasi, terlepas dari meningkatnya inovasi di bidang riset yang merupakan korelasi positif.

Provisi-provisi TPP merestriksi kompetisi dan meningkatkan harga bagi konsumen di AS dan seluruh dunia. TPP mengatur dengan jelas “patent linkage,” eksklusivitas data, dan biologik sehingga dunia medis dan farmasi mempunyai monopoli atas obat-obatan yang dipatenkan dan memblokir versi generik dari pasar. Kemenangan bagi dunia industri medis dan farmasi, namun menjadi momok bagi para konsumen yang memerlukan obat-obatan dengan harga terjangkau.

Berbagai miskonsepsi dan argumen para pakar dan pengamat menjawab bahwa posisi AS dalam konstelasi TPP tidak seindah yang dibayangkan. Bahkan ada kemungkinan implementasi TPP membawa dampak buruk bagi AS.

Proses implementasi TPP sendiri masih cukup panjang, meningkat penandatanganan TPP perlu ditindaklanjuti dengan ratifikasi. Proses ini memberi kekuatan hukum bagi perjanjian perdagangan tersebut, sehingga regulasi dan kebijakan negara-negara peratifikasi bersinggungan bahkan berpotongan dengan TPP.

Proses ratifikasi ini diawali dengan kesiapan setiap negara penandatanganan yang akan mulai dilaksanakan di enam negara dulu, sebelum di setiap 12 negara tersebut dalam kurun waktu dua tahun. Persyaratannya adalah representasi dari 80 persen dari GDB total para penandatangan sebelum implementasi. Untuk mencapai 80 persen GDP ini tidak mudah, mengingat regulasi domestik setiap negara diwajibkan telah menerapkan provisi-provisi TPP sebelum total persentase GDP dihitung.

Bagi AS sendiri yang sedang mengalami masa kampanye pemilihan presiden, proses ratifikasi mustahil dijalankan segera mengingat para kandidat dari Demokrat maupun Republikan tidak mendukung TPP. TPP sendiri merupakan “pekerjaan rumah” Barack Obama yang berargumen bahwa AS perlu mengambil inisiatif dalam dinamika perdagangan di Asia Pacific. Dengan kata lain, Obama mengakui bahwa AS perlu memimpin dunia perdagangan di wilayah ini sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi China.

Sayangnya, TPP sendiri bukanlah “pengatur free trade” yang sempurna dan ekonomi global selalu berkaitan dengan berbagai lingkup ekonomi dari yang paling mikro dan paling lokal. AS belum tentu mendapatkan keuntungan terbesari dari TPP. Jadi, argumen bahwa posisi AS “terjepit” oleh neraca perdagangan dengan China sehingga AS “meretaliasi” dengan TPP: tidak tepat.

Yang lebih tepat mungkin ini: meluaskan pengaruh di Asia Pacific, sehingga kekuatan geopolitik tidak dimonopoli oleh China.[]

Jennie M. Xue adalah pengamat globalisasi independen, pebisnis, dan kolumnis bermukim di California. Ia dapat dijumpai di JennieXue.com.

STABILITAS, April 2016

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pin It on Pinterest

Share This