Select Page

graduation-450

Stabilitas Logo

[Download PDF STABILITAS September 2016]

oleh Jennie M. Xue

Gelembung pinjaman kuliah (student loan bubble) di Amerika Serikat telah mencapai tahap memprihatinkan. Lebih dari USD 1 trilyun besarnya. (Data 2014: USD 1.3 trilyun) Mereka yang lulus sarjana di tahun 2015 menanggung hutang pinjaman kuliah terbesar dibandingkan dengan kakak-kakak kelas mereka. Bayangkan, kenaikan harga komoditi dari 1976 hingga 2010 mencapai 280 persen, properti 400 persen, sedangkan pendidikan tinggi 1000 persen.

Apa saja karakteristik gelembung ini?

Tingginya kenaikan harga pendidikan (1000 persen) jauh melampaui angka inflasi. Jurang besar antara penghasilan lulusan S1 dengan biaya kuliah yang dikeluarkan. Dua variabel yang bernuansa “over valued” ini dimotori oleh mitos bahwa “pendidikan tinggi adalah segalanya” sehingga tanpa gelar universitas, seakan-akan seseorang tidak mempunyai kesempatan untuk meraih sukses.

Padahal, di era Internet ini, pendidikan tinggi yang tidak dibarengi dengan skill terkini tidak bisa bersaing. Kebanyakan kelas-kelas universitas bersumber dari hasil penelitian-penelitian puluhan tahun lampau, sehingga tidak lagi relevan.

Di Indonesia, pinjaman kuliah (student loan) merupakan produk perbankan yang cukup baru dan belum ada analisis mendalam mengenai impaknya dalam sektor keuangan dan perbankan. Di AS, student loan berbentuk pinjaman pemerintah (Federal Perkins Loan, Stafford loan, Federal Direct Student Loans, dan Federal student loan consolidation) dan pinjaman swasta yang diberikan oleh bank-bank retail. Berbagai problem yang ditimbulkan oleh berbagai program pinjaman pendidikan di AS patut kita kenali sebagai antisipasi.

Menurut College Board, di tahun 2014–2015, biaya kuliah S1 di universitas negeri per tahun mencapai USD 23,000, sedangkan di universitas swasta mencapai USD 31,000. Ini belum termasuk biaya hidup dan biaya-biaya lainnya. Kalikan dengan 4 atau 5 tahun, tergantung berapa semester gelar berhasil diraih. Bisa dipahami bahwa lulusan 2015 berhutang hingga USD 120,000 selama 4 tahun kuliah S1. Mohon dicatat bahwa ini bukan biaya kuliah di universitas-universitas Ivy League.

Berhutang USD 120,000 semestinya tidak menjadi masalah apabila si berhutang mendapatkan pekerjaan begitu lulus kuliah dan karirnya melesat cepat. Penghasilan median AS di tahun 2014 adalah USD 51,400 dan ini mencakup mereka yang telah berpengalaman kerja cukup lama. Para lulusan baru (fresh graduates) entry-level menerima gaji sekitar USD 20,000 hingga USD 30,000 per tahun.

Mohon dicatat bahwa angka ini relatif tergantung berbagai faktor, seperti sektor industri, lokasi kerja (upah median berbeda setiap kota), dan skill yang dimiliki. Jumlah demikian untuk biaya hidup di kota yang biaya sewa apartemen satu kamar yang mencapai USD 1000 hingga USD 2,500 per bulan, tidaklah seberapa. Sisa yang ditabung pun bisa dipastikan nihil ataupun sangat minim.

Selain itu, mereka yang drop out sebelum lulus karena satu dan lain hal, tetap perlu mengembalikan pokok (principal) pinjaman pendidikan plus bunga pinjaman (interest). Di Amerika Serikat, student loans merupakan pinjaman yang tidak bisa dihapuskan hingga hayat memanggil, termasuk tidak dapat dihapuskan dengan status hukum pailit (bankruptcy). Ini merupakan salah satu daya tarik bagi dunia perbankan untuk menawarkan student loans bagi konsumen, baik orang tua mahasiswa atau si mahasiswa sendiri.

Pemerintah federal AS merupakan kreditur terbesar dalam sektor ini. Dengan pecahnya gelembung ini, bisa saja pemerintah AS menanggung kerugian dengan memberikan forgiveness, seperti dalam kasus The Corinthian Colleges di California. Total kewajiban payback kepada mantan mahasiswa mereka mencapai USD 531 juta. Mereka beroperasi di Arizona, California, Colorado, Hawaii, dan Oregon dan total pinjaman pendidikan dari pemerintah federal mencapai USD 3.2 miliar sejak 2010. Hingga kini, kurang dari separuhnya telah diberikan forgiveness.

“Forgiveness” ini sebenarnya ditanggung oleh para pembayar pajak, sehingga keputusan ini tidak begitu sedap bagi publik. Sedangkan penalti “predatory lending” atas pemberian pinjaman langsung kepada mahasiswa mencapai USD 30 juta bagi bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan yang “nakal.” Penalti ini disambut baik oleh publik.

Problem ekonomi makro, seperti resesi dan tingginya angka pengangguran, tentu bukanlah “kesalahan” baik lender maupun borrower. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pinjaman kepada seorang calon mahasiswa dan orang tua mereka, mengingat “pendidikan adalah investasi” tidak selalu berlaku universal terhadap siapapun.

Berikut beberapa pertimbangan sebelum bank memberikan dan konsumen menerima kredit pinjaman pendidikan di Indonesia.

Pertama, kemampuan belajar dan motivasi menyelesaikan pendidikan formal tidak dapat diukur secara kuantitatif, walaupun nilai dan prestasi SMA bisa dijadikan semacam “indikator” semu sebagai variabel credit risk (resiko kredit). Misalnya, seseorang dengan baik di SMA, belum tentu merupakan jaminan bahwa ia akan lulus dari universitas pilihannya, mengingat sering kali faktor-faktor lain juga turut berbicara. Di AS, setiap lulusan SMA perlu lulus ujian SAT sebelum bisa diterima di universitas, namun ini tidak dijumpai di Indonesia.

Kedua, credit score si mahasiswa jelas masih sangat rendah atau belum tercatat, mengingat usia yang masih muda dan kebanyakan belum punya penghasilan tetap. Kebiasaan dalam menangani keuangan pribadi dan pembayaran hutang masih belum terbentuk dan belum bisa diperkirakan.

Ketiga, orang tua mahasiswa sebagai co-signer/co-borrower maupun sebagai peminjam utama (borrower) merupakan entitas berbeda yang memiliki resiko kredit tersendiri. Bagi para pebisnis, meminjamkan dana kuliah anak berarti meningkatkan credit limit yang mempengaruhi daya pengembalian pinjaman jangka panjang. Variabel sektor bisnis orang tua dan kebiasaan pelunasan hutang merupakan konsiderasi penting.

Keempat, daya saing dalam mendapatkan pekerjaan pasca lulus universitas masih merupakan tanda tanya. Juga kecilnya gaji bagi para lulusan baru, apalagi jika dikomparasikan dengan besarnya biaya pendidikan di luar negeri yang bisa mencapai USD 100,000 hingga USD 250,000 per gelar S1. Bayangkan bagi seorang lulusan S1 di luar negeri yang menghabiskan biaya hingga USD 100,000 selama 4 tahun kuliah. Sepulangnya di Indonesia, berapa penghasilan yang diperoleh per bulan? Berapa loan to income ratio-nya? Mampukah ia mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya?

Gelembung pinjaman pendidikan AS sedang siap-siap “pecah.” Ada 10 penyebab yang perlu diamati, yaitu: suku bunga, tingginya angka pengangguran, kenaikan biaya pendidikan tinggi, penurunan gaji, resesi, penurunan suplai pendidikan, peningkatan default, rendahnya konfiden konsumen, deflasi, dan masalah serius peminjam, seperti biaya pengobatan sakit berat yang sangat tinggi (walaupun telah ditanggung sebagian oleh asuransi).

Pecahnya gelembung pinjaman pendidikan akan membawa akibat sosial dan ekonomi yang luar biasa, seperti penutupan perguruan-perguruan tinggi karena nihilnya biaya operasi, kepailitan para pemberi pinjaman (lender), dan sebagainya. Padahal, pendidikan tinggi adalah pilar penting suatu masyarakat dan negara.

Bagaimana lender, borrower, dan bank sentral menjaga ekuilibrium pendidikan merupakan nilai penting yang harus dijaga. Pelajaran dari AS perlu dipahami agar masalah serupa tidak menimpa Indonesia.[]

STABILITAS, September 2016

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pin It on Pinterest